"Saya melihat dari sisi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), tampaknya pemerintah belum serius menanganinya, padahal sektor ini sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang terbukti pada era krisis moneter mampu bertahan dibandingkan pengusaha besar," kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serang itu kepada Divisi Ekonomi BaISTdi Serang, Senin (2/4/2009)

Hal tersebut dikemukakan Anizir mengomentari isi pidato RAPBN 2008 oleh Presiden RI pada rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.

Ia mengatakan, melihat dari sisi UMKM saja yang belum diberdayakan pemerintah secara optimal menggambarkan bahwa perkembangan perekonomian belum berjalan dengan baik, padahal sektor tersebut mampu memberikan sumbangan cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga menciptakan lapangan kerja.

Ia juga melihat sektor perbankan masih setengah hati membantu UMKM, sehingga dana yang tersimpan di bank cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, seperti mendepositokannya ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

"UMKM itu umumnya menghadapi masalah permodalan dan pemasaran, yang kedua-duanya harus sejalan, dan tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga pihak lain, termasuk perbankan dari segi permodalan dan perguruan tinggi dari segi pembinaan.

Menurut Ali Murad, pemerintah khususnya yang duduk di Tim ekonomi, jangan hanya melihat kondisi di DKI Jakarta saja, tetapi harus melihat daerah lain, terutama daerah yang belum berkembang sektor perekonomiannya, termasuk dalam pengembangan UMKM.

Banyak daerah yang masih butuh suntikan dana dari pemerintah untuk memajukan sektor UMKM-nya, termasuk Provinsi Banten, yang apabila kondisi itu tidak dibenahi segera dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.